Regulasi Penelitian untuk Keberlanjutan Keanekaragaman Hayati

Pinterest LinkedIn Tumblr +
image_pdfimage_print

Cibinong, Humas LIPI. Regulasi kerja sama antara peneliti Indonesia dengan peneliti asing telah diatur dalam UU No 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas IPTEK). Dalam UU ini diatur mengenai kewajiban peneliti asing saat melakukan penelitian di Indonesia, yaitu peneliti asing wajib menyimpan data dari penelitian yang dilakukannya. Lalu ada Material Transfer Agreement (MTA) jika penelitian tidak dapat dilakukan di Indonesia karena harus dilakukan di luar negeri, dam mengatur pula tentang supervise dan sanksi jika peneliti asing tersebut melanggar UU tersebut.

Masteria Yunovilsa Putra, ketua kelompok Drug Discovery and Development Pusat Penelitian Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam materinya yang berjudul Regulation for Research and Drug Development menyatakan, untuk kepentingan perlindungan, setiap orang dilarang melakukan pengalihan material keanekaragaman hayati, spesimen lokal Indonesia, kekayaan sosial, budaya, dan kearifan lokal Indonesia, baik dalam bentuk fisik maupun digital, sepanjang uji material dapat dilakukan di Indonesia.

“Dalam hal uji material yang tak dapat dilakukan di Indonesia, pengalihan material wajib dilengkapi dengan perjanjian material atau Material Transfer Agreement,” ungkapnya dalam webinar Challenge in Collaborative Research for Drug Development-Pharma Future in Indonesia’s Investment Law Overhaul yang diselenggarakan oleh Fakultas Farmasi Universitas Indonesia pada Sabtu (5/12).

Masteria menjelaskan, Material Transfer Agreement merupakan gabungan dari beberapa keputusan kementerian, diantaranya peraturan Menteri Kesehatan No 647/MENKES/PER/VIII/2009, Keputusan Menteri Kesehatan No 732/MENKES/SK/VIII/2008, Peraturan Menteri Pertanian  No 15/Permentan/OT.140/32009, dan Peraturan Menteri LHK No P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018.

“Semua peraturan tersebut dibuat untuk menghindari biopiracy dan bioprospecting. Dua tipe dari biopiracy adalah traditional knowledge biopiracy dan genetic resource biopiracy,” paparnya.

“Yang diatur dalam traditional knowledge biopiracy antara lain aspek kultural, aspek seni dan budaya. Sedangkan genetic resource biopiracy dalam bentuk bagaimna praktek yang digunakan oleh penduduk asli atau suku tertentu di Indonesia misalnya dalam bidang pembuatan obat-obatan,” imbuhnya.

Dirinya menekankan, pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap kegiatan terkait kolaborasi penelitian. “Yang perlu diawasi oleh pemerintah antara lain, wajib simpan data primer dan keluaran hasil penelitian dan pengembangan, kemudian terkait pengalihan material. Pemerintah juga perlu memperhatikan tentang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang dilaksanakan oleh kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi asing dan atau orang asing,” tegasnya.

“Selain itu yang perlu diawasi adalah terkait alih teknologi, serta penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang berisiko tinggi dan berbahaya,” tambahnya.

Bagi pihak asing yang melanggar UU tersebut akan mendapatkan sanksi. “Sedangkan pihak asing yang melanggar ada beberapa sanksi diantaranya, sanksi administratif, peringatan tertulis, penghentian pembinaan, mencantumkan para pelanggar dalam daftar hitam pelanggaran penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, kemudian denda adminstratiff, hingga pencabutan izin,” jelasnya.

Dirinya mengungkapkan, tujuan dari UU tersebut adalah untuk konservasi. “Penelitian mengenai bioprospecting korelasinya adalah konservasi, misalnya kita melakukan penelitian,kemudian outputnya dalah produk dan menghasilkan income, diharapkan rekan kolaborasi seperti perusahan swasta dan asing tersebut akan berkontribusi dalam konservasi dari biodiversitas yang diambil, sehingga terjadi keberlanjutannya,” pungkasnya.(sf ed sl)

Share.

About Author

Leave A Reply